Pidato Pak SBY HUT RI 65

flash*_*violet
Hari ini, Senin, 16 Agustus 2010, adalah hari bersejarah pertama bagi DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dua lembaga ini akan duduk sejajar dan mengelar sidang bersama untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Ulang Tahun RI ke 65.

Acara yang pertama kali dalam sistem parlemen Indonesia ini dalam jadwal yang diperoleh Tempo, akan dilakukan di Ruang Paripurna Gedung Nusantara, Jakarta. Menurut Ketua DPD Irman Gusman, sidang bersama bergantian ini diselenggarakan DPR dan DPD atau bergiliran setiap satu tahun sekali. Untuk sidang bersama yang pertama kali ini, ketua DPR bertindak selaku ketua sidang, sedangkan tahun depan ketua DPD, begitu seterusnya.

Sebenarnya, gagasan sidang bersama telah diperjuangkan DPD periode 2004-2009, saat diketuai Ginandjar Kartasasmita. Namun ide itu baru terealisir lima tahun berikutnya. "Kita bisa duduk bersama, bersidang bersama DPR adalah sejarah baru," kata Ketua Tim Kerja (Timja) Persiapan Sidang Bersama DPR-DPD I Wayan Sudirta, anggota DPD asal Bali.

Tak hanya dalam pidato kenegaraan menyambut HUT ke-65 Kemerdekaan RI saja. DPD juga akan ikut dalam Rapat Paripurna DPR dengan acara pidato Presiden dalam rangka penyampaian Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2011.

Keputusan sidang bersama tersebut melalui proses panjang. Menurut Wayan, awalnya DPR tak setuju karena tidak diatur dalam tatib (tata tertib) mereka. Namun, DPD melakukan lobi karena tuntutan sidang bersama diatur UU.Wayan merujuk amanat UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Wayan, dalam lima tahun terakhir peran DPD dalam pembahasan RUU sangat terbatas. DPD hanya datang menyerahkan dokumen pertimbangan dan membacakan pada awal pembahasan RUU bersama pemerintah. "Setelah itu, disuruh pulang," katanya.

Karenanya, kata Wayan, sidang bersama tersebut harus bisa ditindaklanjuti dengan agenda aksi bersama sebagai konsekuensi sistem ketatanegaraan antara dua kamar, yakni DPR dan DPD.

Menurut Ketua DPD Irman Gusman, adanya sidang bersama semakin menunjukkan eksistensi kelembagaan DPD. Salah satunya tetap diundangnya DPD pada sidang Paripurna DPR untuk menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2011. "Ini kemajuannya. Kami tidak lagi dianggap sebagai undangan," katanya.

Secara teknis, pengantar nota keuangan dan RAPBN 2011 dari presiden akan diserahkan kepada ketua DPR. Selanjutnya, ketua DPR bakal menyerahkan itu kepada ketua DPD agar secara kelembagaan DPD ikut memberikan pertimbangan sesuai dengan amanat pasal 22d ayat 2 dan pasal 23 ayat 2 UUD 1945. [ti/ris]

Read more: http://www.detikpos.net/2010/08/pidato-hut-ri-ke-65-presiden-sby-dan.html#ixzz0wnNlBoRB